SEJARAH E GOVERMENT

Sejak dasawarsa 1990-an beberapa negara di dunia mulai menggunakan sistem
pemerintahan menggunakan elektronik. Tercatat negara-negara seperti Amerika
Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura dan beberapa negara seperti Jepang,
Australia dan Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi.
Rahim, SE dkk. 2012. Perspektif pemerintahan elektronik (e-government).
Gambar 1.2 Teknologi informasi dan komunikasi (google.com)
Penggunaan TIK oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk memberikan warga
negaranya dengan akses yang lebih nyaman ke informasi dan layanan pemerintah
serta untuk memberikan pelayanan publik kepada warga, mitra bisnis, dan mereka
yang bekerja di sektor publik. Bagian awal dari pelaksanaan e-governance adalah
"komputerisasi" dari kantor publik memungkinkan mereka dengan membangun
kapasitas mereka untuk pelayanan yang lebih baik dan membawa pemerintahan yang
baik menggunakan teknologi sebagai katalisator. Bagian kedua adalah penyediaan
jasa sentris warga melalui media digital seperti mengembangkan portal pemerintah
interaktif.
Sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2003 pemerintah RI telah
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Pengembangan e-government di Indonesia. Sejak itu kebanyakan bahkan semua
instansi departemen di tingkat pusat hingga ke daerah-daerah mulai membangun dan
Rahim, SE dkk. 2012. Perspektif pemerintahan elektronik (e-government).
mengembangkan sistem pemerintahan elektronik atau yang dikenal dengan egovernment.
Pemerintahan elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan
(Gambar 1.3) e-government dapat diaplikasikan pada institusi-institusi legislatif,
yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,
menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Gambar 1.3 Model keterpaduan dalam e-gavernance (google.com)
1.3 Model Penyampaian E-gov
Model penyampaian (relasi) yang utama adalah Government-to-Citizen atau
Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta
Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari egovernment
adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih
baik dalam pelayanan publik.
Seringkali e-government dianggap sebagai pemerintahan online ("online
government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"),
namun banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan
dalam konteks ini. Sejumlah bentuk pelayanan publik oleh pemerintah adalah dalam
Rahim, SE dkk. 2012. Perspektif pemerintahan elektronik (e-government).
bentuk non-internet termasuk telepon, faksimili, PDA, SMS, MMS, jaringan dan
layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV, sistem
penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen dan
penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card)
serta aplikasi NFC lainnya; teknologi polling station (dimana e-voting non-online
kini dipertimbangkan), penyampaian-penyampaian layanan pemerintahan berbasis
TV dan radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup dan electronic mailing
list, chat online, serta teknologi pesan instan (instant messenger). Ada pula sejumlah
sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government (mobile government),
u-government (ubiquitous government), dan g-government (aplikasi GIS/GPS untuk
e-government). Kesemua layanan itu pada umumnya dalam rangka melakukan
publikasi, interaksi dan transaksi (Gambar 1.4) (Wikipedia).